JK soal Polemik 4 Pulau: Masa Lalu Jangan Terulang, Nanti Orang Aceh Tidak Percaya Lagi ke Pusat

JAKARTA, KOMPAS.TV - Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla khawatir kepercayaan rakyat Aceh kepada pemerintah pusat akan rusak jika Kementerian Dalam Negeri tidak memutuskan polemik empat pulau dengan bijaksana.

Demikian JK merespons polemik empat pulau (Pulau Panjang, Pulau Mangkir Besar, Pulau Mangkir Kecil dan Pulau Lipan) antara Aceh dan Sumatera Utara, Jumat (13/6/2025).

“Saya kira Pak Mendagri bisa cari solusi yang baik dan tidak saling merugikan, ini masalahnya peka persoalan,” kata JK.

“Jadi jangan lagi terulang pada masa lalu, kita sudah damaikan, tapi timbulkan lagi masalah-masalah, nanti orang Aceh tidak percaya ke Pusat lagi kalau begini caranya. Saya yakin Pak Mendagri pasti punya cara yang baik untuk menyelesaikan,” ujarnya.

Baca Juga: KPK Tegaskan Tak Ada Kendala Panggil Gubernur BI Perry Warjiyo sebagai Saksi Kasus Dana CSR

Sebab menurut JK, mengacu pada Undang-Undang no 24 Tahun 1956, keempat pulau tersebut memang menjadi bagian dari Provinsi Aceh.

“Mau dialog apa pun ini susah, karena masing-masing, sebenarnya Aceh bertahan, kalau Sumatera Utara kan menerima saja, tidak ada soal, kalau dikembalikan bagi Sumatera saya kira tidak ada hal,” ucap JK.

“Yang masalahnya secara historis dan juga undang-undang. Jadi ini berdasarkan Undang-Undang 24 Tahun 1956 yang memutuskan tentang pemisahan Sumatera Utara dengan Aceh, Aceh menjadi provinsi dengan otonomi khusus, jadi itu sejarahnya, termasuk bagi mereka pulau itu,” kata JK.

Sebelumnya, warga di Aceh Singkil membuat deklarasi menyatakan empat pulau yang sedang bersengketa dengan Provinsi Sumatera Utara adalah milik Provinsi Aceh pada Kamis (12/06/2025).

Baca Juga: KPK Kaji Potensi Korupsi Aktivitas Pertambangan di Raja Ampat

Di Pulau Panjang, warga dan akademisi melakukan aksi deklarasi menegaskan Pulau Panjang, Pulau Mangkir Besar, Pulau Mangkir Kecil dan Pulau Lipan merupakan bagian dari Provinsi Aceh, bukan masuk wilayah teritori Sumatera Utara.

Hal ini merespons atas keputusan Menteri Dalam Negeri yang menetapkan empat pulau tersebut masuk wilayah teritori Sumatera Utara.