Masyarakat Adat Tolak Tambang Nikel di Raja Ampat | Satu Meja

JAKARTA, KOMPAS.TV - Anggota DPD RI dari Papua Barat Daya, Paul Finsen Mayor mengapresiasi respon cepat Presiden Prabowo Subianto mencabut 4 IUP di Raja Ampat. Namun menurutnya, penambangan ini tidak memperhatikan masyarakat adat Papua. 

Mayor menambahkan, masyarakat yang disebut mendukung tambang nikel bukanlah penduduk asli Papua, melainkan berasal dari Maluku Utara.

Bahkan ia curiga bahwa ada desain, ketika ada Menteri ESDM Bahlil Lahadalia berkunjung dan ada sekumpulan orang membawa spanduk bertuliskan, “laut kami bersih, berita Pulau Gag hancur itu hoaks”. 

Kepala Global Greenpeace Indonesia untuk Kampanye Hutan Indonesia, Kiki Taufik telah mendengar ada tambang nikel di Raja Ampat sejak tahun 2022. 

Dari pengumpulan data Greenpeace, ditemukan ada 3 pulau yang sudah ditambang. Total kerusakan hutan yang sudah ditambang mencapai 500 hektar. 

“Hutannya sudah hilang, maka terjadi sedimentasi di terumbu karang. Ini memicu untuk menyelidiki lebih lanjut. Kami coba diskusi dengan masyarakat setempat. Kami temukan masyarakat menolak,” katanya. 

“Tuntutan kami Raja Ampat harus diproteksi permanen. Seluruh izin tambang, baik aktif maupun tidak aktif, termasuk Gag nikel. Itu satu kesatuan ekosistem yang berdampak,” tambahnya. 

#rajaampat #nikel #tambang

 Saksikan selengkapnya di sini: https://youtu.be/T4QDl4p_6j4?si=GG6b12wfuGWwEoEC