MA Siap Terapkan KUHP Nasional 2026, 416 Satuan Kerja Pengadilan Negeri Ikuti Seminar - MA NEWS

JAKARTA, KOMPAS.TV - Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI terus mematangkan langkah persiapan menyambut pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP Nasional yang baru mulai berlaku 2 Januari 2026 mendatang.

Langkah kesiapan dilakukan dengan menggelar seminar dan diskusi yang diikuti 416 satuan kerja pada pengadilan negeri seluruh Indonesia.

Dalam forum diskusi interaktif Perisai Badilum yang memasuki episode ketujuh, Dirjen Badilum Bambang Myanto menekankan pentingnya pembinaan berkelanjutan bagi hakim di seluruh Indonesia agar siap menghadapi perubahan paradigma hukum pidana nasional.

Topik yang diangkat dalam diskusi ini menyasar pedoman pembinaan yang harus dipersiapkan oleh lembaga peradilan.

Bambang bilang ini menjadi tugas penting Direktorat Jenderal Badilum dalam memastikan hakim siap saat undang-undang ini mulai berlaku.

Sementara itu Guru Besar Hukum Pidana Universitas Indonesia, Harkristuti Harkrisnowo bilang perubahan KUHP baru membawa pergeseran besar dalam cara pandang terhadap pidana, yakni menekankan pendekatan keadilan restoratif dan humanis bukan sekadar penjatuhan hukuman penjara.

Harkristuti menambahkan, pemerintah tengah memfinalisasi peraturan pelaksana dan Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana baru agar selaras dengan KUHP Nasional.

Diskusi ini menjadi momentum strategis bagi institusi peradilan untuk menyatukan visi dan mempersiapkan sumber daya manusia, untuk menghadapi reformasi hukum pidana terbesar dalam sejarah perundang-undangan Indonesia.

Pemerintah dan Mahkamah Agung berkomitmen agar implementasi KUHP Nasional tidak hanya sekadar perubahan norma tetapi menjadi lompatan peradaban dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Baca Juga: MA Gelar Kuliah Umum di UNAIR, Presiden Hoge Raad Belanda Jadi Pembicara Utama | MA NEWS

#manews #mahkamahagung #kuhpbaru