Soal Ancaman Tarif Trump untuk Negara BRICS, Sri Mulyani: Dalam Proses Pembicaraan dengan Amerika

JAKARTA, KOMPAS.TV - Menteri Keuangan (Menkeu) RI, Sri Mulyani Indrawati, menyebut saat ini pemerintah Indonesia dalam proses pembicaraan dengan Pemerintah Amerika Serikat terkait ancaman Donald Trump memberi tarif tambahan sebesar 10 persen terhadap negara-negara BRICS.

Menurut Sri Mulyani, pihaknya masih memantau perkembangan situasi tersebut, mengingat proses negosiasi tarif dagang dengan AS masih terus berlangsung.

"Ya, kita akan terus mengikuti (perkembangan) saja, karena Indonesia masih dalam proses pembicaraan dengan Pemerintah Amerika Serikat," ujar Sri Mulyani usai Rapat Kerja Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (7/7/2025).

Baca Juga: Trump Ngamuk ke BRICS dan Ancam Kenakan Tarif Tambahan 10 Persen ke Anggotanya, Indonesia Terseret?

Sri juga menyampaikan pada DPR bahwa dinamika ekonomi global saat ini sangat dipengaruhi oleh ketidakpastian global, termasuk kebijakan tarif resiprokal yang diusung Trump.

Hal-hal tersebut, kata dia, juga menjadi pertimbangan penyusunan asumsi dasar Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) untuk RAPBN 2026.

Pemerintah, lanjut Sri Mulyani, akan mempertimbangkan faktor domestik maupun situasi global dan menyusun RAPBN 2026 secara hati-hati.

"Kita sedang melihat, hari ini Bapak Presiden (Prabowo) berada di pertemuan BRICS dengan para pemimpin dunia, dan kemudian Presiden AS Donald Trump menyampaikan pernyataan bahwa kelompok BRICS dianggap tidak mendukung AS sehingga mengancam akan mengenakan tambahan tarif," ujarnya, seperti dikutip Antara.

Sehari sebelumnya, pada Minggu (6/7/2025), Presiden AS Donald Trump mengunggah pernyataan di platform Truth Social.

Ia mengancam akan mengenakan tarif ekstra 10 persen kepada negara-negara yang mendukung apa yang disebutnya sebagai "kebijakan anti-Amerika" dari kelompok BRICS.

"Tidak akan ada pengecualian untuk kebijakan ini," tulis Trump.

Pernyataan itu muncul saat para pemimpin BRICS bertemu dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) tahunan di Rio de Janeiro, Brasil.

Dalam unggahan lain, Trump menyebut, surat pemberitahuan tarif atau kesepakatan dagang dengan berbagai negara akan mulai dikirimkan pada Senin (7/7) pukul 12.00 waktu Washington (23.00 WIB).

Ia juga sempat mengkritik rencana BRICS untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS.

Baca Juga: [FULL] Jelang Tenggat Tarif Resiprokal AS, Ekonom UI Apresiasi Negosiator dari Indonesia

Menurutnya, tidak ada kemungkinan BRICS bisa menggantikan dolar dalam perdagangan internasional.

"Jika mereka tetap melakukannya, mereka akan dikenakan tarif 100 persen," ujar Trump.

Wacana dedolarisasi memang semakin menguat dalam beberapa tahun terakhir, terutama sejak AS menjatuhkan sanksi terhadap Rusia pasca-invasi ke Ukraina pada 2022.